Heboh !! Pernyataan Mentri Susi: Jakarta Banjir Enggak Aneh.. Wong Ada Reklamasi, Padahal Air Dari Hulu Kenceng

admin

Rabu, 22 Februari 2017

Heboh !! Pernyataan Mentri Susi: Jakarta Banjir Enggak Aneh.. Wong Ada Reklamasi, Padahal Air Dari Hulu Kenceng

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut banjir di Jakarta bukan hal yang aneh bila dilihat dari kacamata lingkungan hidup. Dengan gaya satire, Susi menyebut ada banjir dalam program rancang bangun Ibu Kota.

"Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Wong the way it's designed and constructed right now, it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi tentang reklamasi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa.

Susi mencontohkan beberapa hal yang membuatnya berkata demikian. Menurutnya, air dari hulu dipercepat alirannya sementara hilirnya dijauhkan.

"Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang dari hulu ke hilir, nah di pinggir di-reklamasi. Jadi air dipercepat turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari daratan Jakarta. Tadi Prof Emil (Salim) menerangkan bahwa Jakarta terlalu banyak penyedotan air tanah sehingga banyak pori-pori keropos sehingga air laut masuk. Jadi dua-dua. Satu banjir dari naiknya air laut, kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan, pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana DAS (daerah aliran sungai) diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok supaya lambat lagi," jelas Susi.

"Karena kalau dilurusin erosinya juga akan lebih kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi ke mana itu lumpur? Yang menaikkan permukaan dasar sungai. Permukaan dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin, satu saat tidak kuat, jebol, banjir bandang. Itu yang terjadi," tegas Susi menambahkan.

Usai menyampaikan pendapatnya itu, Susi menyebut pernyataannya tersebut bukanlah sebagai seorang menteri tetapi sebagai pribadi yang peduli pada lingkungan. Dia pun menyoroti reklamasi di Teluk Jakarta yang menurutnya malah menambah masalah karena bendungan untuk menyimpan kelebihan air di Jakarta belum jadi.

"Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan, bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.

"Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi, bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta. Untuk ditampung sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta. Tetapi bendungan belum jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke mana?" ucap Susi.

Susi lantas menyoroti masalah reklamasi sesuai dengan kewenangannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Susi, kementerian yang dipimpinnya memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin pelaksanaan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang komprehensif.

"Di situ pun kami masih bisa berikan catatan-catatan, memberikan disposisi-disposisi tambahan bila diperlukan. Sekarang persoalannya adalah jadi yang betul rencana yang dipakai negara ini yang mana, ini juga yang bikin saya bingung terus terang aja. Mendengar Prof Emil bahwa negara ini menginginkan sebuah Teluk Jakarta untuk menambah satu ruang publik. Kedua untuk penanganan sedimentasi Jakarta dan korosifnya air tanah Jakarta supaya lebih baik. Kemudian tapi sekarang ini adalah pulau-pulau yang dibangun yang saya lihat kepentingannya berbeda," ujar Susi.

"Jadi untuk kita sebetulnya dikembalikan lagi tiga hal tadi yang diarahkan Presiden itu harus betul jadi patokan kita bersama. Dan go dan tidak go tentu komprehensif amdal dari Bu Siti Nurbaya. Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusannya yang misalnya urusan Jakarta ini dibawa satu proyek yang ditangani pusat dan presiden juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven," pungkas Susi. [dtk]

Heboh !! Pernyataan Mentri Susi: Jakarta Banjir Enggak Aneh.. Wong Ada Reklamasi, Padahal Air Dari Hulu Kenceng

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut banjir di Jakarta bukan hal yang aneh bila dilihat dari kacamata lingkungan hidup. Dengan gaya satire, Susi menyebut ada banjir dalam program rancang bangun Ibu Kota.

"Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Wong the way it's designed and constructed right now, it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi tentang reklamasi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa.

Susi mencontohkan beberapa hal yang membuatnya berkata demikian. Menurutnya, air dari hulu dipercepat alirannya sementara hilirnya dijauhkan.

"Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang dari hulu ke hilir, nah di pinggir di-reklamasi. Jadi air dipercepat turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari daratan Jakarta. Tadi Prof Emil (Salim) menerangkan bahwa Jakarta terlalu banyak penyedotan air tanah sehingga banyak pori-pori keropos sehingga air laut masuk. Jadi dua-dua. Satu banjir dari naiknya air laut, kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan, pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana DAS (daerah aliran sungai) diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok supaya lambat lagi," jelas Susi.

"Karena kalau dilurusin erosinya juga akan lebih kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi ke mana itu lumpur? Yang menaikkan permukaan dasar sungai. Permukaan dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin, satu saat tidak kuat, jebol, banjir bandang. Itu yang terjadi," tegas Susi menambahkan.

Usai menyampaikan pendapatnya itu, Susi menyebut pernyataannya tersebut bukanlah sebagai seorang menteri tetapi sebagai pribadi yang peduli pada lingkungan. Dia pun menyoroti reklamasi di Teluk Jakarta yang menurutnya malah menambah masalah karena bendungan untuk menyimpan kelebihan air di Jakarta belum jadi.

"Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan, bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.

"Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi, bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta. Untuk ditampung sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta. Tetapi bendungan belum jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke mana?" ucap Susi.

Susi lantas menyoroti masalah reklamasi sesuai dengan kewenangannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Susi, kementerian yang dipimpinnya memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin pelaksanaan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang komprehensif.

"Di situ pun kami masih bisa berikan catatan-catatan, memberikan disposisi-disposisi tambahan bila diperlukan. Sekarang persoalannya adalah jadi yang betul rencana yang dipakai negara ini yang mana, ini juga yang bikin saya bingung terus terang aja. Mendengar Prof Emil bahwa negara ini menginginkan sebuah Teluk Jakarta untuk menambah satu ruang publik. Kedua untuk penanganan sedimentasi Jakarta dan korosifnya air tanah Jakarta supaya lebih baik. Kemudian tapi sekarang ini adalah pulau-pulau yang dibangun yang saya lihat kepentingannya berbeda," ujar Susi.

"Jadi untuk kita sebetulnya dikembalikan lagi tiga hal tadi yang diarahkan Presiden itu harus betul jadi patokan kita bersama. Dan go dan tidak go tentu komprehensif amdal dari Bu Siti Nurbaya. Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusannya yang misalnya urusan Jakarta ini dibawa satu proyek yang ditangani pusat dan presiden juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven," pungkas Susi. [dtk]